PA Magetan Ikuti Sosialisasi PERMA No. 4 Tahun 2025, Perkuat Pemahaman Regulasi Peradilan

09 April 2026

PA Magetan Ikuti Sosialisasi PERMA No. 4 Tahun 2025, Perkuat Pemahaman Regulasi Peradilan Pengadilan Agama Magetan mengikuti kegiatan Sosialisasi PERMA Nomor 4 Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Kamis, 9 April 2026. Kegiatan ini...

Hangatnya Silaturahmi, PA Magetan Gelar Halal Bihalal Bersama Keluarga Besar dan Purna

08 April 2026

Hangatnya Silaturahmi, PA Magetan Gelar Halal Bihalal Bersama Keluarga Besar dan Purna Pengadilan Agama Magetan menggelar kegiatan Halal Bihalal pada Rabu, 8 April 2026 pukul 13.00 WIB bertempat di kantor PA Magetan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh keluarga besar PA Magetan serta dihadiri...

Tingkatkan Kinerja Kepaniteraan, PA Magetan Gelar Rapat Monev Bulan Maret07 April 2026
PA Magetan Hadiri Kegiatan Halalbihalal Keluarga Besar Peradilan Agama Seluruh Indonesia01 April 2026
PA Magetan Hadiri Peresmian Gedung Arsip dan Mes “Cakra Mageti”01 April 2026
PA Magetan Hadiri Pisah Sambut Dandim 0804, Perkuat Sinergi Antar Lembaga31 March 2026

Sidang Hari Ini

Peta Yurisdiksi

Article Index

Page 1 of 19

PETA YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Wiayah hukum Pengadilan Agama meliputi seluruh wilayah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 18 Kecamatan sebagai berikut :

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.