Beranda || Home

Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, PA Magetan Jalin Kerjasama dengan Polres Magetan

16 October 2025

Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, PA Magetan Jalin Kerjasama dengan Polres Magetan Magetan | pa-magetan.go.id | Pada Kamis, 16 Oktober 2025 pukul 11.00 WIB, telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pengadilan Agama Magetan dan Kepolisian Resor...

Wujudkan Sidang dan Mediasi Secara Elektronik, PA Magetan Gandeng Rutan

16 October 2025

Wujudkan Sidang dan Mediasi Secara Elektronik, PA Magetan Gandeng Rutan Magetan | pa-magetan.go.id | Pada Kamis, 16 Oktober 2025, bertempat di Media Center Pengadilan Agama Magetan, dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pengadilan Agama Magetan dan Rumah...

Livoli 2025, PA Magetan Ikut Memeriahkan Pertandingan Lavani melawan Perumda Tirta Bhagasasi15 October 2025
Kultum NGARIBOYO: Kesempurnaan Akal, Mengikuti Ridho dan Menjauhi Murka Allah15 October 2025
PA Magetan Hadir dan Saksikan Pertandingan Livoli Divisi Utama 202514 October 2025
Sinergi PA Magetan dengan Bank Dalam Optimalisasi Pelayanan Digital Peradilan14 October 2025

Sidang Hari Ini

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.