PA Magetan Hadiri Milad ke-49 PTA Surabaya

23 December 2025

PA Magetan Hadiri Milad ke-49 PTA Surabaya Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya menggelar peringatan Milad ke-49 pada Selasa, 23 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai di Kantor PTA Surabaya. Acara tersebut dihadiri oleh para Ketua, Panitera, dan...

Ketua PA Magetan Hadiri Pembinaan Integritas Peradilan Agama di PTA Surabaya

23 December 2025

Ketua PA Magetan Hadiri Pembinaan Integritas Peradilan Agama di PTA Surabaya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menggelar kegiatan pembinaan oleh Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan...

Sekretaris PA Magetan Gelar Tes Kompetensi PPPK Berbasis Aplikasi Perkantoran22 December 2025
PA Magetan Suarakan Pencegahan Perkawinan Anak melalui Dialog Publik di Lawu TV22 December 2025
Apel Pagi PA Magetan Awali Pekan dengan Doa dan Semangat Kebersamaan22 December 2025
PA Magetan Hadiri Media Award 2025 Dorong Peran Pers Kawal MBG21 December 2025

Sidang Hari Ini

Rincian Kertas Kerja Satker

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER

DIPA 01 Tahun 2025

DIPA 04 Tahun 2025

DIPA Tahun 2024

DIPA 01 Tahun 2024 DIPA 04 Tahun 2024

DIPA Tahun 2023

DIPA 01 Tahun 2023 DIPA 04 Tahun 2023

DIPA Tahun 2022

DIPA 01 Tahun 2022 DIPA 04 Tahun 2022

DIPA Tahun 2021

DIPA 01 Tahun 2021 DIPA 04 Tahun 2021

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.