Beranda || Home

PA Magetan Gelar Rapat Penyusunan LKJIP 2025 dan Bedah IKU untuk Perkuat Arah Kinerja 2026

23 February 2026

PA Magetan Gelar Rapat Penyusunan LKJIP 2025 dan Bedah IKU untuk Perkuat Arah Kinerja 2026 Pengadilan Agama Magetan menggelar Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 dan Bedah Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Senin tanggal 23 Februari 2026 pukul 09.00 WIB di...

PA Magetan Saksikan Wisuda Purnabakti Ketua PTA Kendari, Tegaskan Pentingnya Integritas

23 February 2026

PA Magetan Saksikan Wisuda Purnabakti Ketua PTA Kendari Tegaskan Pentingnya Integritas Pengadilan Agama Magetan menyaksikan prosesi Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada Senin, 23 Februari 2026 pukul 09.00 WIB melalui siaran langsung kanal YouTube. Kegiatan tersebut...

Optimalisasi Media Digital, PA Magetan Perkuat Strategi Konten Informatif dan Edukatif19 February 2026
Ngariboyo PA Magetan Ingatkan Pegawai Agar Tidak Terlena oleh Nikmat dan Pujian18 February 2026
PA Magetan Hadiri FGD Kab. Magetan Dalam Angka dan Sensus Ekonomi 202618 February 2026
PA Magetan Hadiri Pembinaan Strategis PTA Surabaya Perkuat Integritas Layanan12 February 2026

Sidang Hari Ini

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.