logoPAnew

Written by Admin on . Hits: 998

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

  1. Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung.
  2. Surat Keputusan Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
  3. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  4. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
  5. SK. KMA No. 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.
  7. SK. KMA No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.
  8. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

 

 

B PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI  
1 Keputusan KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjungan Khusus Kinerja Hakin dan Pegawai Negeri  
2 Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Tahun 2012  
3 Keputusan Sek. MA 008-A tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia  
4 Keputusan Sek. MA No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kep. KMA No.071 Tahun 2008  
5 PP No. 14 tahun 1994 Tentang Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil  
6 PP No. 3 tahun 1980 Tentang Penganatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil  
7 PP No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil  
8 PP No. 20 tahun 1975 Tentang Wewenang Pengankatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  
9 PP No. 24 tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil  
10 PP No. 08 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  
11 PP No. 16 tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  
12 PP No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  
13 PP No. 40 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  
14 SK No. 070/SK/KMA/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya  
     
C PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI  
1 Perpres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung  
2 Perpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung  
3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
4 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung  
5 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
6 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung  
7 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
8 UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
     
D. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
1 KMA 070 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pengawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya  
2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49PMK.022012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012  
3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73PMK.052008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara  
4 PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya  
5 SE 05 PB 2012 Tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SMP LS  
6 SE 14 PB 2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai  
7 SE 19 PB 2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  
8 SK SEKMA 002 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya  

APLIKASI - APLIKASI PENDUKUNG

pengaduan simari komdanas sipp direktori
sikep abs lpse jdih

noGratifikasi

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Magetan

Jalan Raya Magetan Maospati

Km.06 Magetan 63391

Telepon : 0351 895169

Fax : 0351 897378

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebookpage : @pamagetan

Tautan Aplikasi

Pengadilan Agama Magetan @2022