Pin It
foto : admin

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh ASN beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan ke dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB. sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara.

Sesuai SE Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2015, seluruh Pegawai ASN yang tidak diwajibkan menyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib menyampaikan LHKASN.


Wajib LHKASN adalah seluruh ASN kecuali para pejabat yang ditetapkan sebagai Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (Wajib LHKPN). Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), yang ditetapkan sebagai Wajib LHKASN adalah seluruh pegawai di lingkungan DJA kecuali para Wajib LHKPN di lingkungan DJA sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 38/KMK.01/2011 yaitu:

  • - Direktur Jenderal Anggaran;
  • - Para pejabat eselon II;
  • - Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  • - Kepala Bagian Umum;
  • - Pejabat Pembuat Komitmen;
  • - Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
  • - Bendahara;
  • - Para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, Direktorat Anggaran III dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Latar belakang dari LHKASN adalah bentuk transparasi ASN dalam rangka pembangunan integritas ASN dan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang serta pencegahan, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Facebook Page

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com