Pengadilan Agama Magetan
Jalan Raya Magetan Maospati KM.06 Magetan, 63391
Telp. 0351 895 169, Fax. 0351 897 378, e-mail : pa.magetan@gmail.com

Pembaruan terakhir: Rabu, 05 Desember 2018
shade

Penilaian Kinerja Pengadilan, Dirjen Badilag Pantau Melaui SIPP

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Mulai pekan pertama Oktober 2018, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag), Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. akan melakukan penilaian kinerja melalui penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Penilaian dilakukan terhadap 359 pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama.

“Penilaian kinerja pengadilan ini akan dilakukan setiap satu atau dua minggu sekali, mulai minggu ini” tegasnya kepada Tim Audit Ditjen Badilag di ruang rapat Dirjen, Kamis (4/10/2018).

Penilaian terhadap pengadilan dilakukan bukan berdasarkan kelas pengadilan, namun berdasarkan jumlah perkara yang ditangani. Pengkategorian ini bertujuan agar penilaian bisa lebih proporsional karena berdasarkan beban kerja yang diterima.

Pengadilan akan dikelompokkan berdasarkan jumlah perkara yang diterima tahun lalu. Kategori I, yaitu pengadilan yang menanngani lebih dari 5.000 perkara, kategori II yang menangani 1.000 sampai 5.000 perkara dan ketegori III, yang menangani dibawah 1.000 perkara pertahunnya.

Adapun komponen penilaiannya meliputi 2 komponen utama, yaitu penyelesaian perkara dan minutasi. Untuk penyelesaian perkara akan dinilai berdasarkan waktu penyelesaian perkara yaitu perkara yang dapat diselesaikan selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan lebih dari 5 bulan. Sedangkan untuk minutasi perkara didasarkan pada waktu penyelesain minutasi yaitu 1 hari, 1 sampai 7 hari, 7 sampai 14 hari dan lebih dari 14 hari.

Dalam rilis ini akan ditampilkan seluruh pengadilan dengan acuan kinerja yang memenuhi penilaian diatas 75% akan berada di zona hijau, di bawah 75% namun diatas 50% berada di zona kuning dan di bawah 50% berada di zona merah. Berdasarkan hasil evaluasi data di SIPP tanggal 4 Oktober 2018, diperoleh hasil sebagai berikut:

Klik untuk lihat hasil evaluasi

UU Aparatur Sipil Negara Diundangkan per 15 Januari 2014

PNSBelum genap 30 hari setelah UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan DPR pada 19 Desember 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani UU tersebut pada tanggal 15 Januari 2014, dengan nomor 5. UU ini menggantikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 juncto Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Perjalanan panjang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara selama hampir tiga tahun akhirnya berbuah manis. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ini, pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun per Februari 2014 otomatis diperpanjang dua tahun.

UU ASN telah melalui 84 rapat, antara lain rapat para menteri yang dipimpin Wakil Presiden, rapat pejabat senior Kementerian terkait, dan tiga rapat terbatas kabinet yang dipimpin oleh Presiden. Pemerintah membutuhkan 2,5 tahun untuk menyiapkan RUU ASN sebelum akhirnya sampai di meja DPR-RI, yang akhirnya menjadi RUU inisiatif DPR.

Dalam pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara di tahun 2012, ASN memiliki kekuatan dan kemampuan terbatas, karena asas merit tidak dilaksanakan secara efektif dalam manajemen SDM ASN. Hal itu ditunjukkan dengan rendahnya integritas, pengembangan kapasitas tidak dilaksanakan, kesejahteraan rendah, dan tidak berkeadilan.

Menuju tahun 2025, apalagi setelah disahkannya UU ASN, aparatur negara memiliki kekuatan dan kemampuan profesional kelas dunia, berintegritas tinggi, non parsial dalam melaksanakan tugas, berbudaya kerja tinggi, dan kesejahteraan tinggi. Serta dipercaya publik dengan dukungan SDM unggulan di bawah kepemimpinan presiden.

Selengkapnya:

Sumber berita: website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

A- A A+

Informasi Cepat

  • 1

Facobook Page

Statistik Pengunjung

004941
Hari IniHari Ini51
KemarinKemarin95
Minggu IniMinggu Ini512
Bulan IniBulan Ini1684
TotalTotal4941
Statistik created: 2018-12-15T12:43:58+00:00
IP Anda : 35Dot172Dot201Dot102
US