PA Magetan Pererat Kebersamaan Menutup Pekan Kerja

06 February 2026

PA Magetan Pererat Kebersamaan Menutup Pekan Kerja Pengadilan Agama (PA) Magetan melaksanakan apel Jumat pada Jumat, 06 Februari 2026 di halaman kantor PA Magetan. Kegiatan ini dipimpin oleh Pembina Apel Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I. dan diikuti oleh para hakim, pegawai, serta mahasiswa...

PA Magetan Hadiri Rakor Kehumasan Lintas Sektor, Perkuat Sinergi Publikasi Daerah

06 February 2026

PA Magetan Hadiri Rakor Kehumasan Lintas Sektor, Perkuat Sinergi Publikasi Daerah Pengadilan Agama (PA) Magetan menghadiri undangan Rapat Koordinasi (Rakor) Kehumasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan pada Jumat, 6 Februari 2026. Kegiatan ini berlangsung pukul 09.00 WIB...

Gelar Sidang Keliling di Sidorejo dan Kawedanan, PA Magetan Permudah Akses Keadilan Masyarakat06 February 2026
PTA Surabaya Ekspos Hasil Pengawasan HATIWASDA di PA Magetan05 February 2026
PTA Surabaya Dampingi Zona Integritas, PA Magetan Perkuat Mindset Menuju WBK05 February 2026
PA Magetan Tutup PKL Mahasiswa UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo05 February 2026

Sidang Hari Ini

Rincian Kertas Kerja Satker

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER

DIPA 01 Tahun 2026 DIPA 04 Tahun 2026

DIPA Tahun 2025

DIPA 01 Tahun 2025 DIPA 04 Tahun 2025

DIPA Tahun 2024

DIPA 01 Tahun 2024 DIPA 04 Tahun 2024

DIPA Tahun 2023

DIPA 01 Tahun 2023 DIPA 04 Tahun 2023

DIPA Tahun 2022

DIPA 01 Tahun 2022 DIPA 04 Tahun 2022

DIPA Tahun 2021

DIPA 01 Tahun 2021 DIPA 04 Tahun 2021

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.