PA Magetan Hadiri Rakorwil Madiun, Perkuat Sinergi dan Kualitas Layanan

17 April 2026

PA Magetan Hadiri Rakorwil Madiun, Perkuat Sinergi dan Kualitas Layanan Pengadilan Agama Magetan mengikuti rapat koordinasi (rakor) wilayah Madiun pada Jumat, 17 April 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota dan diikuti oleh para Ketua, Panitera, serta Sekretaris dari satuan...

Hadir sebagai Saksi, PA Magetan Ikuti Prosesi Pelantikan Wakil Ketua PN Magetan

17 April 2026

Hadir sebagai Saksi, PA Magetan Ikuti Prosesi Pelantikan Wakil Ketua PN Magetan Pengadilan Agama Magetan menghadiri undangan pengambilan sumpah dan pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua PA Magetan Hermin...

Sidang Hari Ini

Rincian Kertas Kerja Satker

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER

DIPA 01 Tahun 2026 DIPA 04 Tahun 2026

DIPA Tahun 2025

DIPA 01 Tahun 2025 DIPA 04 Tahun 2025

DIPA Tahun 2024

DIPA 01 Tahun 2024 DIPA 04 Tahun 2024

DIPA Tahun 2023

DIPA 01 Tahun 2023 DIPA 04 Tahun 2023

DIPA Tahun 2022

DIPA 01 Tahun 2022 DIPA 04 Tahun 2022

DIPA Tahun 2021

DIPA 01 Tahun 2021 DIPA 04 Tahun 2021

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.